
Terkuak! Alasan Pemerintah Mau Ambil Tanah Telantar 2 Tahun
Pemerintah dapat mengambil alih tanah yang dibiarkan terlantar dua tahun setelah diterbitkan hak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan tanah.
Pemerintah dapat mengambil alih tanah yang dibiarkan terlantar dua tahun setelah diterbitkan hak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan tanah.
Cak Imin menyebut pemerintah telah menutup rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang dipakai untuk bermain judi online (judol).
Menteri Cak Imin menegaskan sanksi bagi penerima bansos yang terlibat judi online. PPATK mencatat ratusan ribu NIK terlibat aktivitas ilegal ini.
Pemerintah siapkan BLT pengganti subsidi BBM untuk 2025. Program ini bertujuan mengurangi beban rumah tangga dan memastikan bantuan tepat sasaran.
PP Nomor 17 Tahun 2025 diterbitkan untuk melindungi anak dalam industri gim nasional. Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya perlindungan ini.
Asosiasi UMKM menanggapi rencana pajak 0,5% untuk e-commerce. Mereka khawatir tanpa sosialisasi yang cukup, dan meminta pajak dibebankan pada aplikator.
Respons yang disiapkan untuk menghadapi dinamika perekonomian global dengan mendorong deregulasi sektor riil melalui penyederhanaan regulasi ekspor-impor.
Wamentan Sudaryono menegaskan alsintan pemerintah tidak boleh dijual atau disewakan.
Pemerintah salurkan BSU Rp 600 ribu untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Hingga 24 Juni 2025, 2,4 juta pekerja telah menerima bantuan ini.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto optimis dengan Program 3 Juta Rumah, tapi aturannya harus jelas.